GenPI.co - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak ilegal.
Sebanyak 86,7 persen responden menyatakan, kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB merupakan bagian dari dinasti politik.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Alhamdulillah
"Dan sebanyak 7,4 persen menyatakan bukan bagian dari Dinasti politik, sedangkan sebanyak 5,9 persen tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3).
Uniknya, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 87,3 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat menimbulkan iri hati para kader di luar keluarga SBY
Sementara itu ada sebanyak 9,6 menyatakan tidak setuju dan 3,1 persen tidak mau menjawab. Bahkan, mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau pratek dinasti politik di Partai Demokrat menyebabkan konflik di internal.
"Dan sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab," imbuhnya.
IDM pun menanyakan kepada responden terkait itu. Dari temuan survei didapati bahwa sebanyak 72,2 persen responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat tidak ilegal.
BACA JUGA: Kasus Penembakan Laskar FPI, 3 Polisi Bakal Jadi Tersangka
"Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab," kata Fahmi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News