GenPI.co - Ekonom Rizal Ramli menilai bahwa gejala intervensi pihak eksternal dalam menyelesaikan masalah internal partai politik menunjukkan indikasi tingkat kematangan demokrasi Indonesia masih rendah.
Pasalnya, pola seperti itu sangat sering dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Kedua RI Soeharto.
BACA JUGA:
“Intervensi di dalam penentuan pengurus partai politik itu sering terjadi waktu zaman Pak Harto. Dulu, Gus Dur digagalkan agar tak menjadi ketua PBNU,” ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube Refly Harun, Senin (22/3).
Rizal mengatakan bahwa ketidakmatangan demokrasi itu masih berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saat itu Muhaimin Iskandar buat kongres luar biasa (KLB) tandingan kepemimpinannya Gus Dur dan dimenangkan oleh Menkumham saat itu,” ungkapnya.
Hal tersebut tentu tak mungkin tanpa restu dari SBY selaku presiden RI saat itu. Gus Dur bahkan dipecat dari jabatannya sebagai ketua dan anggota PKB.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia memaparkan bahwa kudeta itu tidak dibenarkan dan ada cara yang lebih elegan untuk mengambil alih kekuasaan.
Namun, agar tak ada intervensi dari pihak luar, Rizal mendorong partai politik untuk merawat demokratisasi di wilayah internal.
BACA JUGA: Terkuak, Rizal Ramli Rupanya Memendam Perasaan ini pada SBY
Menurut Rizal, demokratisasi yang terawat di internal partai politik akan membuat dinamikanya sehat. Sebab, anggota partai politik secara keseluruhan merasa terwakilkan dan puas.
“Jadi, ada timbal balik. Kalau partainya sangat demokratis di dalam, nggak akan ada yang melakukan KLB atau semacamnya. Nah, kalau internalnya tidak puas, mereka akhirnya mengajak orang luar,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News