Pembangunan Tugu Sepeda Habiskan Rp 800 Juta, Nama Anies Terseret

GenPI.co - Pembangunan Tugu Sepeda di Jakarta menimbulkan berbagai pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebab, anggaran yang dikeluarkan hampir ratusan juta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal anggaran pembangunan tugu sepeda yang diperkirakan menelan Rp. 800 juta.

BACA JUGA: Informasi Terbaru Soal Jalur Sepeda Permanen di Jakarta, Simak Ya

Riza menjelaskan bahwa anggaran pembangunan tugu sepeda ini tidak berasal dari APBD DKI Jakarta 2021, melainkan dari pihak swasta.

"Tentu semua mengenai harga ada standar yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, nanti silakan ditanya konsultan kenapa biaya Rp 800 juta tentu yang namanya kita harus menghargai para seniman, senirupa," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (9/4/2021).

Sementara itu,di sisi lain, pembangunan tugu sepeda menurut Politisi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak  tak punya manfaat buat masyarakat Jakarta dan tidak menunjukkan kebijakan yang memikirkan skala prioritas.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, ini juga meminta Anies untuk membuat kebijakan yang jauh lebih berguna dan pro rakyat sebagaimana yang dilakukan pendahulunya.

BACA JUGA: Kembali Bersepeda, Pose Anya Geraldine Bikin Pria Gemetaran

Ketimbang membuat sesuatu yang kecil manfaatnya, lebih baik fokus pada berbagai permasalahan pelik lainnya di Jakarta saat ini seperti masalah penanganan banjir atau penuntasan COVID-19.

"Kalau mau buat 'legacy', adalah dengan kebijakan yang pro rakyat seperti yang dilakukan para gubernur sebelumnya," kata Gilbert dikutip GenPI.co, Minggu (11/4)

Lebih lanjut, Gilbert menyayangkan keberadaan Anies Baswedan yang jarang muncul pada awak media, bahkan untuk menjelaskan progres berbagai program yang telah dia buat pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Padahal menurut Gilbert, program-program itu hingga di penghujung masa jabatan Anies masih jauh dari target.

"Sekarang kesannya gubernur yang tidak bekerja optimal seperti menjelaskan kasus Formula E, Korupsi Sarana Jaya, Jaklingko, Rumah DP Rp0 yang jauh dari target dan lain-lain," tuturnya. (*)