GenPI.co - Direktur Politika Institute Zainul Abidin Sukrin memberikan komentarnya terkait beredarnya wacana Joko Widodo berpasangan dengan Prabowo Subianto melawan kotak kosong di Pilpres 2024.
Ia menilai partai politik tidak memahami makna demokrasi jika wacana itu benar-benar terjadi.
BACA JUGA: Anies-Tito Bisa Jadi Duet Maut, Pilpres 2024 Semakin Sengit!
"Sesungguhnya fenomena kotak kosong itu karena gagalnya fungsi partai politik dalam pemilu. Kegagalan tersebut menyebabkan elite partai gagal memahami demokrasi," ujar Zainul dalam keterangannya, Rabu (14/4).
Wacana Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong sebelumnya dikemukakan Direktur Indo Barometer M Qodari dalam webinar Nesia Constitution yang dikutip pada Senin (12/4).
Qodari menyebut, untuk sampai pada wacana tersebut perlu amendemen terhadap UUD 1945 terlebih dahulu, agar Jokowi bisa menjabat tiga periode.
"Kemudian konstelasi dan dukungan politik saat ini kebetulan memungkinkan Jokowi dan Prabowo menghadapi kotak kosong pada tahun 2024. Menurut saya melawan kotak kosong akan sangat, sangat, sangat menurunkan tensi politik secara signifikan," ujar Qodari.
Zainul kemudian mengingatkan, bahwa dimensi demokrasi ada dua.
Pertama, adanya kontestasi dan kedua adanya partisipasi.
"Nah, dimensi dalam demokrasi ini yang mensyaratkan harus adanya partai politik dan pemilihan umum dalam negara demokrasi," ucapnya.
Zainul mengatakan, fenomena kotak kosong menunjukkan bahwa Pilpres 2024 nihil kompetisi. Walaupun partisipasinya ada, tetapi bernilai nol.
"Saya kira membubarkan partai politik yang mendukung kotak kosong di Pilpres 2024 sebagai sanksi politik. Karena partai yang mendukung wacana tersebut telah kehilangan makna, visi serta nilai perjuangannya," kata Zainul.
Lebih lanjut, Zainul menyebut dua alasan parpol yang mendukung wacana kotak kosong perlu dijatuhi sanksi.
Pertama, partai telah gagal memaknai hakikat dari kontestasi dan partisipasi dalam demokrasi.
BACA JUGA: Anies Baswedan Beri Sinyal Kuat, Pilpres 2024 Makin Bergemuruh
Kedua, partai gagal melaksanakan fungsi rekrutmen atau kaderisasi partai.
"Jadi apa gunanya ada partai sebagai organisasi politik yang menyatukan kesamaan visi dan nilai perjuangannya," pungkas Zainul. (gir/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News