GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi turut menyampaikan pandangannya perihal langkah Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendaftarkan Partai Demokrat (PD) sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama pribadi.
Menurut Rochendi, jika partai politik didaftarkan atas nama pribadi, kemungkinan besar pengelolaannya akan dilakukan mengikuti selera pribadi pihak-pihak tertentu.
BACA JUGA: Salah Kaprah Karena Tak Baca Aturan, Siasat SBY Akan Gagal Total
“Nanti, ketika mengusung capres nanti seleranya pribadi juga. Itu kan, yang tidak boleh,” ujarnya kepada GenPI.co.
Rochendi pun mengatakan bahwa hal tersebut secara tak langsung juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
“Gaya kepemimpinan Jokowi itu nggak bisa dibedakan mana yang dilakukan atas selera pribadi atau keinginan partai,” katanya.
Pengajar di Universitas Sutomo, Serang, itu meyakini bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) akan menolak pendaftaran PD sebagai HAKI atas nama pribadi SBY.
Pasalnya, partai politik adalah milik publik, sehingga tak bisa didaftarkan sebagai HAKI atas nama pribadi.
BACA JUGA: Gonjang-ganjing Pengganti Megawati, Calon Ketum PDIP Ternyata…
“Ini partai politik, bukan lukisan yang bisa didaftarkan sebagai karya pribadi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, PD dituntut untuk mempersiapkan diri dalam melakukan perbaikan di internal partainya.
“Kader PD harus memperbaiki diri lagi dan mereka harus introspeksi. Masak kemarin hanya karena konflik internal partai, lalu mendaftarkan merek partainya sebagai HAKI?” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News