GenPI.co - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyebutkan reshuffle kabinet Indonesia Maju sebaiknya meniadakan semua wakil menteri.
Menurutnya, bahwa para wakil menteri ini praktis tidak terdengar kinerjanya.
BACA JUGA: 2 Tokoh Ini Bisa Jadi Capres-Cawapres Koalisi Parpol Islam
"Kita tidak tahu apa yang dikerjakan para wakil menteri. Senyap, tanpa pemberitaan sama sekali," ujar Jamiluddin dalam pernyataannya kepada GenPI.co, Senin (19/4/2021) kemarin.
Dia menilai rakyat Indonesia berhak tahu apa yang dikerjakan para menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurut akademisi Universitas Esa Unggul itu gaji para menteri bersumber dari APBN.
"Wakil Menteri Pariwisata misalnya, kalau pun diberitakan hanya diinformasikan mendampingi Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Kalau tugasnya hanya mendampingi, untuk apa ada posisi wakil menteri?," ungkapnya.
Dia menyarankan agar fungsi wakil menteri didistribusikan ke sekjen dan dirjen. Dengan begitu, para wakil menteri lebih mumpuni melaksanakan tugas-tugas yang diemban kepada mereka.
"Dengan begitu anggaran untuk wakil menteri dapat ditiadakan. Ini dengan sendirinya dapat mengurangi beban APBN yang memang sudah berat," jelas Jamiluddin.
Hal itu juga sesuai dengan kondisi Indonesia yang sedang dilanda resesi ekonomi. Karena, Indonesia memerlukan pengetatan di semua bidang, termasuk meniadakan anggaran untuk wakil menteri.
"Agar kinerja kementerian tetap maksimal, presiden perlu mengganti menteri yang kinerjanya biasa-biasa saja," sambungnya.
BACA JUGA: Politikus Gerindra Ragukan Kualitas Bahlil Jadi Menteri Investasi
Jamiluddin mengecam apabila reshuffle kabinet itu hanya menjadi ajang bagi elite politik untuk bergantian menikmati kursi menteri.
"Kalau ini yang terjadi, maka reshuffle kabinet tidak akan meningkatkan kinerja kementerian," tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News