GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang mengaku dirinya ragu bahwa para pejabat di tingkat daerah mengeksekusi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan dengan baik dan sesuai dengan target.
Pandangan itu dia sampaikan menanggapi kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan jajaran Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial (bansos) yang tak mencapai target.
Menurut Ngorang, sudah menjadi rahasia umum jika pelaksanaan suatu proyek pasti akan mendapat banyak gangguan dari pihak-pihak tertentu.
BACA JUGA: Wacana 3 Periode Bisa Terealisasi, Jokowi Bakal...
“Suatu desa mendapatkan sekitar Rp 1 miliar. Namun, dana itu apakah benar-benar dieksekusi di lapangan? Lalu, bentuknya seperti apa? Apakah ada pertanggungjawaban dari proyek itu?” ujarnya kepada GenPI.co.
Lebih lanjut, Ngorang mengatakan bahwa tak jarang para kepala desa menganggap uang tersebut itu adalah rezeki pribadi.
BACA JUGA: Masinton Bongkar KPK, Ada yang Merasa Sok Hebat
“Ada juga yang langsung menggelar pesta saat dana tersebut turun. Pestanya besar-besaran lagi. Pertanyaannya, untuk apa ada pesta?” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan jika pesta langsung diadakan usai mendapat dana, maka itu berarti para pejabat desa sudah berencana untuk bagi-bagi uang ke sejumlah pihak.
BACA JUGA: KPK Bergerak Cari Harun Masiku di Indonesia
“Mereka sudah berharap akan dapat uang sekian, nanti proyeknya direkayasa. Lalu uangnya habis dan proyeknya tak ada,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
