GenPI.co 
GenPI.co — Setelah resmi menjabat Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB sejak 1 Mei 2019 lalu, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan kembali memimpin debat terbuka pekan depan. Sejumlah isu penting akan diangkat dalam forum tersebut.
Indonesia merasa terhormat memimpin sidang ini karena akan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden International Committee Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional Peter Maurer dan Direktur Eksekutif Center for Civilians in Conflict (CIVIC) Federico Borelo. CIVIC adalah lembaga yang fokus pada perlindungan penduduk sipil.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dijadwalkan akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk memimpin sidang atau debat terbuka di Dewan Keamanan (DK) PBB.
Selaku Presiden DK PBB, Retno akan memimpin dua sidang. Yang pertama, Retno akan memimpin briefing DK PBB tentang situasi di Timur Tengah pada 22 Mei 2019. Yang kedua, debat terbuka dengan tema perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik atau protection of civilians in armed conflict pada 23 Mei 2019.
Ketua Satgas DK PBB di Jakarta, Hari Prabowo, menjelaskan salah satu pertimbangan utama penyelenggaraan sidang terbuka ini, disamping keselarasannya dengan tema besar Presidensi Indonesia, yaitu investing in peace atau menabur benih perdamaian, juga karena bertepatan dengan peringatan 20 tahun disahkan agenda perlindungan penduduk sipil sebagai pembahasan di DK PBB.
“Jadi resolusi DK PBB yang pertama mengenai agenda protection of civilians in conflict disahkan tepat 20 tahun yang lalu. Kemudian, memperingati 70 tahun anniversary disahkannya konfensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional," ujar Hari dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (16/5).
"Jadi, ini memang suatu momentum yang penting, menegaskan kembali, komitmen masyarakat internasional dan peranan DK PBB dalam memastikan bahkan dalam situasi konflik penduduk sipil tetap akan terlindungi,” kata Hari menjelaskan.
Hari menjelaskan sidang ini akan terbuka bagi seluruh negara anggota PBB, tidak hanya anggota DK PBB yang terdiri dari 15 negara, melainkan seluruh negara anggota. Adapun hal khusus yang ingin diangkat oleh Indonesia adalah mengenai penguatan kapasitas nasional negara yang bersangkutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
