GenPI.co 
GenPI.co - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu terkait dengan beredarnya pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan.
Aksi turun ke jalan menolak PPKM juga telah dilakukan di beberapa daerah baru-baru ini.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.
BACA JUGA: PPKM Bermasalah, Kini Bermunculan Robin Hood di Masyarakat
Bahkan, lanjutnya, kritik tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk dari pihak-pihak lain seperti akademisi/pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak yang memberi perhatian terhadap penanganan Covid-19.
“Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19,” ujarnya pada Jumat (23/7).
BACA JUGA: Jadwal Tidur Berantakan selama PPKM? 3 Cara Ini Solusinya
Lagi pula, imbuh Juri, kebijakan pembatasan ini juga dibarengi dengan usaha-usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian.
“Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ungkapnya.
Selain itu, di saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien Covid-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan layanan telemedicine dan obat gratis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
