GenPI.co 
Saat itu, terdapat kekurangan pupuk bersubsidi di lapangan. Ada desa yang kebutuhan pupuk bersubsidinya 3 ton, namun hanya dapat 2 ton.
Maka 1 ton kebutuhan mereka harus didapatkan dari pupuk nonsubsidi. padahal harganya lebih mahal
Politikus PDI Perjuangan ini menilai ada ketidakharmonisan antara apa yang terjadi di lapangan dengan data yang dimiliki oleh pemerintah.
BACA JUGA: Airnya Untuk Petani, Telaga Ini Disebut Surga Tersembunyi Dieng
"Kalau subsidi ini terus dilakukan dan tata kelola tak benar maka persoalan akan terus berulang. Pupuk langka, susah dicari. Padahal petani itu butuh pupuk tepat waktu," tandasnya.
Sebagai solusi kesejahteraan petani, maka Sumanto meminta subsidi pupuk dicabut. Anggaran subsidi itu dialihkan untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Semula Rp 4.200 menjadi Rp 5.500.
BACA JUGA: Astaga! Rizal Ramli Sebut Petani Makin Rugi dan Miskin
Dengan langkah itu maka subsidi akan lebih tepat sasaran. "Angka Rp 5.500 itu ideal. Banyak petani yang memberikan masukan. Mereka juga siap tanpa subsidi harga pupuk, namun HPP harus naik di angka itu," kata dia.
Menurut Sumanto, urusan gabah dan beras harus menjadi hal yang urgent dan dikelola oleh negara. Ini seperti halnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikelola oleh negara.
"Maka kalau mau petani sejahtera gabah harus dibeli negara dengan HPP sekitar Rp5.500," ujarnya dilansir dari Ayosemarang.com.(*)
BACA JUGA: 6.500 Durian Ludes Dilelang, Uangnya Dikasih ke Petani
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
