GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah memberikan tanggapannya terkait tersebarnya data sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.
Menurut Lina, kasus tersebut diakibatkan ada pihak yang mencari tahu nomor induk kependudukan Presiden Jokowi, lalu mengakses sertifikat itu di laman Peduli Lindungi.
“Akses NIK Jokowi bisa didapatkan lewat data KPU, misalnya, lalu dia bisa mengakses sertifikat itu,” ujarnya kepada GenPI.co.
BACA JUGA: Korut Mendadak Geser Ilmuwan Vaksin Covid-19 ke Pyongyang
Lina mengatakan bahwa data NIK di KPU memang bisa diakses secara umum.
Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab seharusnya adalah mereka yang menggunakan data tersebut untuk mengakses informasi pribadi milik orang lain.
BACA JUGA: Badan Demam dan Pilek, Apa Masih Boleh Divaksin, Dok?
“Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang mempunyai akses itu. Dia tak boleh menggunakan akses itu untuk membocorkan informasi pribadi orang lain,” katanya.
Akademisi itu menegaskan bahwa akses terkait data NIK tak boleh diberikan kepada siapa saja.
BACA JUGA: Kebijakan Sertifikat Vaksin Persulit Pemulihan Ekonomi Nasional
“Ada kerahasiaan dan undang-undang sudah menjamin kerahasiaan itu,” ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
