GenPI.co 
GenPI.co - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019 membatasi pemilihan sekolah di tingkat kelurahan. Kebijakan ini dinilai memunculkan banyak potensi masalah, sehingga perlu dikaji ulang agar berjalan maksimal. Penetapan kuota dalam PPDB 2019 dianggap mempersulit hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan berprestasi mereka.
Menanggapi hal itu, Glenn Ardi selaku Chief Brand Officer Zenius Education, platform belajar online mengatatkan hal ini bisa berpotensi menghambat minat dan bakat para siswa yang telah dipupuk dengan baik pada jenjang sekolah sebelumnya.
“Katakanlah siswa yang berbakat dalam dunia musik idealnya mendapatkan sarana berlatih musik yang baik. Siswa yang berpotensi besar menjadi atlet, selayaknya juga mendapatkan sarana berlatih olahraga yang baik.” Ujar Glenn dalam keterangannya.
Menurut Glenn, dengan penetapan kebijakan sistem zonasi ini, seolah-olah kesempatan mendapatkan sarana berprestasi yang optimal itu dibatasi. Pada hakikatnya, tugas utama pemerintah menurutnya adalah mengoptimalkan kualitas penyajian layanan pendidikan, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas tenaga pengajarnya, bukan malah membatasi ruang gerak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik.
“Sebetulnya ada banyak hal praktis yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Salah satunya adalah upaya untuk meringankan beban administratif para tenaga pendidik dengan mendorong digitalisasi sekolah,” lanjut Glenn.
Lebih lanjut ia mengatakan, terlepas dari semua tujuan baik atas sistem zonasi ini, pemerintah selayaknya memperhatikan aspek standarisasi kualitas infrastruktur sekolah dan tenaga pengajarnya terlebih dahulu.
Baca juga:
Mendikbud Nilai Sistem Zonasi PPDB Lebih Adil, Ini Penjelasannya
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
