GenPI.co 
GenPI.co - Selama dua tahun pemerintahan, Presiden Jokowi menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.
Dr. M. Fadjroel Rachman Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi mengatakan, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan.
Sehingga, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Covid-10 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).
BACA JUGA: 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Menteri yang Korupsi Disorot
Penanganan kesehatan dalam masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem RS rujukan pasien Covid-19 nasional, sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan.
“Penanganan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja,” ujar Fadjroel dalam keterangan resminya, Jumat (22/10)
BACA JUGA: 2 Tahun Jokowi Maruf, Puskapol UI Soroti Kebebasan Sipil
Selain itu, lanjutnya, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara.
Sebagai upaya perlindungan dan keselamatan sosial ekonomi rakyat, Presiden Joko Widodo telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020.
BACA JUGA: 2 Tahun Jokowi Maruf Amin - Masalah Utang Negara Jadi Sorotan
“Alhamdulillah, kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia,” lanjutnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
