GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai tidak ada yang salah jika menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbisnis selama tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Hal itu dikatakannya dalam menyoroti dua menteri Jokowi yang diduga terlibat bisnis tes PCR.
Keduanya yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
BACA JUGA: Oposisi Lemah! Dugaan Menteri Berbisnis Tes PCR Sulit Diusut!
“Akan tetapi, tetap saja ada masalah di sini. Mulai dari segi etika, kepantasan, dan moralitas sebagai pejabat negara,” ujar Adib kepada GenPI.co, Minggu (14/11).
Menurutnya, sungguh tidak pantas apabila sosok menteri berbisnis kepada negara dan rakyatnya karena para menteri sudah disumpah di awal jabatannya.
BACA JUGA: Luhut & Erick Thohir Diduga Bisnis PCR, Peneliti IPO Bilang ini
“Mereka sudah disumpah untuk tidak menggunakan jabatan untuk keuntungan. Akan tetapi, kalaupun masuk ke proses hukum, saya kira akan sulit sekali ditembus,” ucapnya.
Adib mengatakan bahwa masyarakat hanya bisa menilai terkait kepantasan pejabat memanfaatkan kekuasaannya untuk berbisnis disaat rakyat sedang susah dan harga tes PCR masih dikeluhkan tinggi.
BACA JUGA: Aturan PCR Berubah-ubah, Pengamat: memangnya sarung turun naik?
“Saya yakin mereka akan mengikuti aturan saat berbisnis. Apalagi mereka hanya punya saham dan tidak secara langsung terlibat. Oleh karena itu saya bilang kalau proses hukum ini akan tumpul,” katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
