GenPI.co 
Tak mau ambil pusing dengan masalah ini dan demi kelangsungan pendidikan sang anak, karyawan swasta ini terpaksa harus mendaftarkan anak ke SMA swasta yang letaknya cukup jauh dari kediamannya dengan biaya lebih mahal. Belum lagi ongkos transportasi yang harus ditanggung nantinya. Tentu hal ini memberatkan bagi Sapta yang hanya bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji ‘cukup’.
Kini Sapta hanya bisa pasrah dan terus mengupayakan yang terbaik untuk sang anak. Dita, putrinya saat ini telah diterima di sebuah SMK swasta unggulan di daerah Ciledug. “Sebagai orang tua terus terang saya juga ikutan sedih, mengapa NEM di bawah bisa masuk tapi dia (putrinya) tidak. Sampai beberapa hari anak saya nangis mulu. Melihat keadaannya, kita mencari sekolah swasta yang penting bisa sekolah. Walaupun awalnya dia tidak suka, tapi ya mau gak mau,” terangnya.
Sapta pun harus mengambil langkah cepat, demi anak tidak putus sekolah. Ia terpaksa meminjam sejumlah uang kepada saudaranya untuk biaya masuk sekolah. Belum lagi, kini Sapta juga harus memikirkan biaya bulanan yang tak sedikit di SMK swasta pilihannya.
Lebih lanjut ia berharap kedepannya agar pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk menghapus sistem zonasi dan kembali ke kebijakan sebelumnya dengan menggunakan NEM. Karena menurutnya dengan NEM akan memacu siswa untuk berkompetisi dan berlomba mendapatkan nilai bagus dibanding dengan zonasi.
Menjadi pertanyaan, apakah sistem zonasi dirasa telah menjadi solusi pendidikan Indonesia dan sudah cukup memberikan keadilan bagi semua pihak? Bukankah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal itu tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 5 ayat 1.
Simak juga video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
