Pengamat: Relokasi Penduduk Asli Pulau Komodo Melanggar HAM

Pengamat Sosial sekaligus Advokat Muhammad Achyar menganggap rencana rwlokasi masyarakat di TN Komodo berpotensi melanggar HAM. (Foto: Istimewa)
Pengamat Sosial sekaligus Advokat Muhammad Achyar menganggap rencana rwlokasi masyarakat di TN Komodo berpotensi melanggar HAM. (Foto: Istimewa)

GenPI.co - Salah satu isu yang menyertai rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menutup  Taman Nasional Komodo adalah relokasi  penduduk asli pulau Komodo ke pulau- pulau sekitar lainnya. Upaya ini  mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. 

Pengamat Sosial sekaligus Advokat Muhammad Achyar menganggap upaya pemerintah NTT tersebut berpotensi melangar HAM.

“Jika Pemprov melakukan pemaksaan terhadap masyarakat Kampung Komodo untuk direlokasi sementara faktanya mereka (penduduk Kampung Komodo) menolak rencana relokasi tersebut, maka hal tindakan Pemprov tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM,” kata Achyar kepada GenPI.co, Selasa (23/7).

Achyar menjelaskan, masyarakat Pulau Komodo merupakan bagian integral dari Taman Nasional Komodo. Dalam Peta Zonasi Taman Nasional Komodo yang ditetapkan melalui SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan SK.21/IV-SET/2012, tanggal 24 Februari 2012, turut disertakan adanya Zona Khusus Pemukiman Masyarakat Tradisional.

Baca juga:

loading...

Wacana Penutupan Pulau Komodo Dibahas Media Inggris BBC 

Legenda Ora, Cikal Bakal Kedekatan Masyarakat dan Komodo 

Menpar: Labuan Bajo Diharapkan jadi Destinasi Premium 


Reporter : Yasserina Rawie

Redaktur : Paskalis Yuri Alfred

BERITA LAINNYA

TANYA AHLI

Berita Tentang Musikpedia Terbaru dan Terkini Hari ini


PARENTING