GenPI.co 
GenPI.co - KemenPANRB meremajakan tiga kebijakan yang mendukung jalannya roda reformasi birokrasi.
Tiga kebijakan teranyar tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB No. 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan kebijakan baru merupakan upaya agar reformasi birokrasi berjalan sesuai realita.
BACA JUGA: DPR Bakal Panggil KemenpanRB Soal Data ASN Fiktif, Siap-siap ya!
“Kami sudah melakukan banyak hal. Namun, kalau bicara tentang konteks hari ini, banyak peraturan itu dibuat lima tahun lalu, sedangkan dunia hari ini begitu cepat berubah,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Diskusi dan Sosialisasi Online (Disko) episode I yang tayang di kanal YouTube Kementerian PANRB dan rbkunwas beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan berbagai upaya yang sudah dilakukan perlu diperbaiki terus-menerus.
BACA JUGA: Jadwal Pendaftaran Tes CPNS, Berikut Info Kemenpan RB, Simak Ya
“Oleh karena itu, kami perlu mengeluarkan aturan baru agar sesuai realita yang ada hari ini,” ucap Erwan.
Menurut dia, terdapat empat urgensi dari diterbitkannya kebijakan-kebijakan baru tersebut.
BACA JUGA: Hati-hati! Kemenpan-RB Ungkap Ada Hoaks CPNS Jalur Khusus
Pertama, untuk menjawab problematika selama berlangsungnya evaluasi zona integritas (ZI), seperti tata kelola pelaksanaan evaluasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
