Maruf Amin Peringatkan Gubernur Soal PNS, Singgung Korupsi

GenPI.co - Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan para gubernur untuk konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen PNS dan PPPK.

Pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Maruf, sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah.

BACA JUGA:  Maruf Amin Harus Menunjukkan Kinerja Lebih Baik, Kata Pengamat

"Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi," katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kuta, Badung, Senin (9/5).

Seperti diketahui, meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan memimpin berdasarkan kemampuan.

BACA JUGA:  Tito Karnavian Bawa Kabar Baik, Izinkan PNS WFH Seminggu

Selain soal meritokrasi, Maruf juga meminta seluruh pemda berkomitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan regulasi tata kelola pemerintahan.

"Termasuk juga mencegah praktik jual beli jabatan yang masih kerap terjadi," ungkapnya.

BACA JUGA:  Maruf Amin Ungkap Peran Penting Keuangan Syariah di Indonesia

Tak hanya itu, Maruf juga mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di tingkat kabupaten dan kota. Sebab, MPP menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News