GenPI.co 
GenPI.co - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersuara lantang meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelesaikan persoalan guru yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof Unifah Rosyidi dalam acara halalbihalal di Jakarta, Sabtu (21/5/2022).
Menurut Unifah Rosyidi, dari 160.000 guru yang lulus PPPK, baru 90.000 atau 65 persen yang telah mendapatkan SK sebagai PPPK.
BACA JUGA: Kesempatan Mendapat Cuan Besar, Intip Hoki 3 Zodiak Pilihan Ini
"Kemudian, dari 193.000 guru yang lulus sampai saat ini belum jelas formasinya. Padahal dari awal digembar-gemborkan, bahwa tersedia untuk rekrutmen 1 juta guru," tegas Unifah Rosyidi.
Unifah Rosyidi mengungkapkan, hal itu merupakan persoalan serius, karena amanat dari UU Guru dan Dosen menyebutkan bahwa ketersediaan jumlah guru, kualitas, kompetensi, dan penyebarannya, serta kesejahteraan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Jika Suami Minta Gaya Ini Saat Berhubungan Ranjang, Waspadalah
"Belum lagi isu tidak adanya kesempatan bagi para calon guru untuk menjadi ASN. Ini adalah persoalan serius, menyangkut keberlanjutan generasi muda yang potensial yang tertarik menjadi guru," ungkap Unifah Rosyidi.
Tak hanya itu, menurut Unifah Rosyidi, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga tidak jelas di dalam peta jalan maupun RUU Sisdiknas.
BACA JUGA: Hoki Bikin Banjir Cuan, Intip Peruntungan 3 Zodiak Beruntung Ini
Oleh karena itu, PGRI selalu bersifat kritis dan terbuka untuk melakukan dialog.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
