GenPI.co 
GenPI.co - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menjelaskan secara rinci mengenai surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer yang rencananya dilakukan pada 2023.
Menurutnya, hal itu agar mereka tetap dapat bekerja, dikarenakan masih banyak instansi yang mempekerjakan pegawai di luar status PNS dan PPPK untuk memenuhi beban kerja di masing-masing instansi
"Saya juga meminta Kementerian PAN-RB memberikan alternatif solusi bagi pegawai di luar status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tiap instansi," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (3/6/2022).
BACA JUGA: Kabar Buruk di Indonesia, Bambang Soesatyo Bunyikan Alarm Bahaya
Dia juga meminta Kementerian PAN-RB untuk tidak langsung menghapus status tenaga honorer, terlebih saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Bamsoet menambahkan saat ini diketahui pemerintah tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2022, namun hanya merekrut PPPK sehingga kesempatan pegawai dengan status non-Aparatur Sipil Negara/ASN untuk menjadi ASN makin terbatas.
BACA JUGA: Bambang Soesatyo Bongkar Dampak Formula E di Indonesia, Ternyata!
"MPR meminta pemerintah melakukan pemutusan hubungan kerja ini secara bertahap melalui pemetaan jumlah pegawai honorer dan kebutuhan pegawai di tiap instansi," ungkap dia.
Bamsoet menerangkan pemerintah harus memikirkan nasib pegawai honorer di tiap instansi yang telah mengabdi cukup lama dan bekerja dengan baik di instansi masing-masing.
BACA JUGA: Pernyataan Bambang Soesatyo Tegas, Pemerintah Jokowi Simaklah
Dia sangat berharap pemerintah dapat bijak memberikan solusi bagi nasib pegawai non-ASN yang berkualitas dan memiliki kontribusi yang baik dalam capaian dan target kinerja di instansi masing-masing.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
