GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mendadak melempar "bola panas" kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah tidak menggantung nasib para honorer.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta. Politikus PDIP itu meminta PPK segera memperjelas status honorer.
"Apakah diangkat PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), atau tenaga alih daya (outsourcing)? yang tentunya dengan melihat peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak dibikin menggantung," tegas Menteri Tjahjo Kumolo, Sabtu (4/6).
BACA JUGA: AKBP Raden Brotoseno Sakti? Pengamat Sebut Kapolri Listyo Sigit
Menurut Menteri Tjahjo Kumolo, penyelesaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan honorer K2) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Pasal 96 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pun menyebutkan, bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan.
BACA JUGA: Suami Puaskan Anu Istri dengan Mulut, Ini Kata Ustaz
"PP Nomor 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan lima tahun tersebut jatuh pada 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK," ungkap Tjahjo Kumolo.
Oleh sebab itu, menurut Tjahjo Kumolo, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.
BACA JUGA: Trik Bikin Wanita Puas Bergetar Saat Berhubungan Ranjang, Geerrr
"Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK," jelas Tjahjo Kumolo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
