GenPI.co 
"Susah juga karena sambil nyetir juga, paling kalau penumpangnya teriak atau kasih tau, ada apa baru kami bantu apa yang bisa," tegas Hendri.
Selain itu, Praktisi Transportasi yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menyampaikan belum ada aturan jelas dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) khusus angkutan perkotaan untuk mencegah pelecehan atau kekerasan seksual di dalam angkot.
"Dalam SPM sendiri belum ada mengenai hal ini, untuk permasalahan itu sudah ada Undang-undang yang mengatur, jadi sebaiknya ada penegakan hukum yang jelas dan menimbulkan efek jera untuk para pelaku pelcehan di angkot," tutur Deddy.
BACA JUGA: Pemprov DKI Rangkul Angkot Gabung JakLingko, Kata Wagub Riza
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memisahkan gender penumpang angkutan umum untuk mencegah terulang kembalinya kasus pelecehan di dalam angkutan umum.
Namun, Dishub DKI Jakarta membatalkan rencana pemisahan tersebut dan menggantinya dengan membentuk Pos Sapa, yakni Sahabat Perempuan dan Anak di moda transportasi melalui nomor aduan di 112.
BACA JUGA: Stiker Call Center 112 Untuk Antisipasi Kejahatan di Angkot
Saat ini, layanan Pos Sapa sudah ada di 23 halte TransJakarta, 13 stasiun MRT dan enam stasiun LRT Jakarta serta rencananya juga merambah angkutan kota.(Ant)
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
