GenPI.co 
Adapun perubahan kenaikan iurannya, yaitu untuk kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi 160 ribu. Kelas 2 naik jadi Rp110 ribu dari sebelumnya Rp51 ribu. Kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.
Timboel mengemukakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan memang harus dilakukan, sesuai amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Aturan tersebut mengamanatkan paling lama 2 tahun iuran harus ditinjau. Mengingat terjadi inflasi tiap tahun.
Seharusnya iuran naik 2018 setelah terakhir naik 2016. Tapi karena ada agenda pemilu maka 2018 tidak naik. Nah, kenaikan akan dilakukan pada Januari 2020.
Ial megatakan Kenaikan ini akan menyebabkan paling tidak dua hal. Pertama, terjadinya kenaikan utang iuran. Kedua terjadinya perpindahan kelas 1 dan 2 menjadi kelas 3.
Kenaikan Utang Iuran
Per 30 Juni 2019, kata Timboel, dengan besaran iuran seperti sekarang peserta mandiri yang nonaktif sebesar 49.04% dari total peserta mandiri sebanyak 32 juta orang.
“Kalau dinaikkan sedemikian besar, maka yang nonaktif atau yang nunggak bisa 70%,” kata Timboel.
Kepesertaan Kelas 3 akan Meningkat
Jika ada kenaikan iuran , Timboel memprediksi akan terjadi perpindahan peserta kelas 1 yang jumlahnya 4.6 juta, dan kelas 2 sebanyak 6.8 juta (per 30 Juni 2019) ke kelas 3.
“Ini pun akan menyebabkan iuran peserta mandiri akan menurun,” kata Timboel.
BSJS Watch mengharapkan pemerintah menaikkan peserta mandiri dengan bijak.
“Misalnya kenaikan kelas 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp10.000 dan kelas 3 sebesar Rp2 ribu- Rp3 ribu,” ujar Timboel.
Dengan menaikkan pelayanan BPJS kesehatan kepada peserta JKN, tambah dia, khususnya di rumah sakit maka tahun berikutnya dinaikkan lagi bisa saja dilakukan.
“Bila peseta dilayani dan dibantu dengan baik di RS sehingga menjadi nyaman, maka kenaikan iuran akan disambut baik,” kata Timboel.
Lihat video seru ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
