Keempat, GMNI mendesak Presiden untuk mengevaluasi BPH Migas.
"Terakhir, mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas terkait adanya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran," kata Nimrod Lasa. (*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News