GenPI.co 
GenPI.co - Pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas diminta mengkaji dan mempertimbangkan ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2022—2023 dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer di Semarang, Senin (12/9/2022).
"Aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai. Maka, saran saya di-review dahulu," tegas Ganjar.
BACA JUGA: Sukarelawan Ganjar Deklarasikan Capres 2024, Ikuti Jejak Jokowi?
Sebab, penghapusan tenaga honorer harus diikuti pengembangan sumber daya manusia yang ada, dalam arti beban kerja yang sudah ada akan bertambah.
"Peralihan dengan memanfaatkan teknologi juga tidak secepat membalikkan telapak tangan," terangnya.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Bertemu Ganjar Pranowo, Sebut Muhammadiyah dan NU
Kendati demikian, jika penghapusan tenaga honorer dilaksanakan maka harus disiapkan SDM-nya agar mereka multitalented sehingga bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuannya.
"Tentu butuh skill tambahan. Akan tetapi, itu 'kan butuh waktu. Makanya, tidak bisa dalam waktu pendek," ungkap Ganjar.
BACA JUGA: Bukan Ganjar Pranowo, Ini Lawan Anies Baswedan di Pilpres 2024
Selain permasalahan terkait dengan tenaga honorer, Ganjar juga menyampaikan beberapa pesan kepada Menteri PAN-RB.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
