GenPI.co 
GenPI.co - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penguatan kebijakan satu data dalam registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 sangat diperlukan agar seluruh sensus dapat mencakup 100 persen penduduk.
Sedangkan saat ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pendataan yang sudah ada belum terpusat pada satu data yang sama.
“Memang beberapa kementerian mempunyai wali data amanat berdasarkan undang-undang, seperti untuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di Kementerian Sosial, kemudian juga ada terkait dengan data keluarga di BKKBN,” ucap Airlangga saat memberikan keterangan usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.
BACA JUGA: Airlangga Beri Sinyal KIB Bakal Deklarasi Capres
Padahal, menurut Airlangga, kebutuhan satu data menjadi hal yang penting karena klasifikasi data lebih lengkap dan tidak spesifik pada kebutuhan satu kementerian/lembaga saja.
Airlangga berharap dengan adanya satu data tersebut program pemerintah ke depan akan lebih tepat sasaran.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Beberkan Kriteria Capres Ideal KIB
“Jadi tidak hanya data yang spesifik dimiliki oleh kementerian masing-masing, tetapi secara nasional data sosial registrasi juga ter- update.
Untuk program-program pemerintah itu nanti akan lebih tepat sasaran sesuai dengan data yang direkam 100 persen melalui sensus ini,” sambungnya.
BACA JUGA: Duet Ganjar-Airlangga Tak Tertandingi di Pilpres 2024
Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk membuka seluruh data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah ditugaskan untuk melakukan pendataan secara nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
