GenPI.co 
GenPI.co - Tenaga honorer heboh dengan munculnya informasi soal model baru pegawai pemerintah dengan perjanjian atau PPPK.
Menurut kabar yang beredar, skema PPPK terbaru ini merupakan hasil rapat koordinasi (rakor) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan asosiasi pemda pada Rabu (18/1/2023).
Merespons hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baitih mengakui isu tersebut menimbulkan tanda tanya besar.
BACA JUGA: Mudah Tarik Rezeki, 3 Weton Bakal Kaya Raya dan Hidup Penuh Kemewahan
Nur Baitih blak-blakan isu itu muncul karena tidak ada informasi dari para kepada daerah yang hadir dalam rapat koordinasi KemenPAN-RB, BKN, dan asosiasi pemda pada 18 Januari lalu.
"Karena tidak ada bocoran dari para kepala daerah yang hadir dalam rakor itu, maka muncul informasi seperti itu," kata Nur Baitih kepada JPNN.com, Rabu (1/2/2023).
BACA JUGA: 7 Manfaat Makan Brokoli untuk Kesehatan, Bikin Gula Darah Stabil dan Kolesterol Ambrol
Nur Baitih pun berharap agar para ketua umum asosiasi pemda, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, segera memberikan sosialisasi atau bocoran informasi kepada pada kepala daerah lainnya.
"Saya yakin tidak mungkin juga pemda membuat kesepakatan yang sifatnya jebakan Batman buat tenaga honorer di daerahnya ketika sudah ada win-win solution dari pemerintah pusat," jelas Nur Baitih.
BACA JUGA: Ketua Badan Khusus Honorer Desak MenPAN-RB Azwar Anas Lakukan ini
Oleh sebab itu, Nur Baitih pun mengajak tenaga honorer melakukan pendekatan yang baik karena saat-saat inilah pimpinan asosiasi pemda butuh informasi valid.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
