GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas akhirnya blak-blakan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer.
MenPAN-RB Azwar Anas sebelumnya sudah menjelaskan mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Menurut Azwar Anas, bahwa pemerintah saat ini mencari solusi jalan tengah dan berusaha agar tidak ada penghapusan atau pemberhentian honorer.
BACA JUGA: Mendadak Penempatan 3.043 P1 PPPK 2022 Dibatalkan Pemerintah, Kok Begitu?
Hal tersebut dibocorkan oleh anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Seperti diketahui, rencana penghapusan honorer mengacu Surat Edaran Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BACA JUGA: Pengumuman PPPK Guru 2022 di Depan Mata, BKN Beber ini
SE tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan PPPK.
"Diharapkan kepada KemenPAN-RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait memfinalisasi opsi yang akan diambil Pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia," kata Guspardi Gaus.
BACA JUGA: Manfaat Air Rebusan Daun Salam untuk Kesehatan, Bikin Kolesterol Tinggi Ambrol
Menurut Guspardi Gaus, bahwa hal yang perlu dibahas terutama soal penggajian karena menyangkut anggaran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
