GenPI.co 
"Jangan sampai, saat dikoordinasikan kepada menteri keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi," jelas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
Politikus PAN itu juga mengungkapkan, bahwa Menteri Azwar Anas selaku mitra kerja Komisi II DPR RI juga harus memiliki skema yang jelas sebagai solusi jalan tengah kebijakan penyelesaian masalah honorer.
"Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023," tegas Guspardi Gaus.
BACA JUGA: Mendadak Penempatan 3.043 P1 PPPK 2022 Dibatalkan Pemerintah, Kok Begitu?
Guspardi Gaus pun menekankan mengenai pentingnya akurasi pendataan honorer atau non-ASN, yang harus dilakukan secara objektif dan jelas.
"Bagaimana status tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana penggajiannya? Hal ini penting supaya tidak ada satu pun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati Pemerintah," jelas Guspardi Gaus.
BACA JUGA: Pengumuman PPPK Guru 2022 di Depan Mata, BKN Beber ini
Menurut Guspardi Gaus, bahwa Menteri Azwar Anas telah menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer, meski opsi terkait yang akan diambil belum diputuskan.
"Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan, tapi betul memang Pak Azwar Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK," kata Guspardi. (Ant)
BACA JUGA: Manfaat Air Rebusan Daun Salam untuk Kesehatan, Bikin Kolesterol Tinggi Ambrol
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
