GenPI.co 
Abdul Faqih membeberkan, para guru honorer tersebut sangat berharap untuk diangkat menjadi PPPK, karena sebagian besar sudah mengabdi selama puluhan tahun.
"Meski telah mengabdi puluhan tahun, guru honorer itu masih banyak menerima honor di bawah Rp 1 juta. Di tengah kondisi sekarang ini sangat berat honor sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap Abdul Faqih.
Merespons hal itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bakal mengkaji kembali permasalahan guru lulus PG (passing grade) di Jawa Timur yang belum ada kepastian diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK.
BACA JUGA: Mendadak Penempatan 3.043 P1 PPPK 2022 Dibatalkan Pemerintah, Kok Begitu?
"Saya akan menemui Gubernur besok juga. Secepatnya, tidak boleh ini rakyat dibeginikan," tegas La Nyalla dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Menurut La Nyalla, bahwa profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat menjadi PPPK.
BACA JUGA: Anggota Komisi II DPR Bocorkan Soal Nasib Honorer, Begini Kata MenPAN-RB Azwar Anas
La Nyalla Mengungkapkan, hal itu bukan soal menghargai pengabdian, melainkan merupakan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.
"Makanya, ini karena demokrasi sudah menganut demokrasi liberal, hilang nilai-nilai Pancasila," jelas La Nyalla. (Ant)
BACA JUGA: Pengumuman PPPK Guru 2022 di Depan Mata, BKN Beber ini
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
