GenPI.co 
"Apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat dan jenis hukumannya juga sudah ada, mulai lisan, tertulis, hingga sebagainya. Tentu nanti, inspektorat di masing-masing instansi akan mengkaji," jelas Azwar Anas.
Merespons hal itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tegas mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi tersebut.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama, antara lain untuk meningkatkan silaturahmi yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja ASN," jelas Din Syamsuddin melalui layanan pesan, Jumat (24/3/2023).
BACA JUGA: Dirjen GTK Kemendikbudristek Bocorkan Mekanisme Seleksi PPPK Guru 2023, Simak 3 Poin ini
Menurut Din Syamsuddin, bahwa alasan Presiden Jokowi melarang buka puasa bersama terkesan mengada-ada, karena mencegah penularan covid-19.
"Bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan? Janganlah, ucap dan laku berbeda," jelas Din Syamsuddin.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Beri Peringatan Tegas Soal Usul Formasi CPNS & PPPK 2023
Din Syamsuddin pun mengingatkan, bahwa pemerintahan Jokowi bakal tercatat sebagai rezim yang meniadakan tradisional baik saat Ramadan, apabila para pejabat dan ASN tidak mengadakan buka puasa bersama.
"Dapat dicatat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadan yang baik yang sudah berjalan baik sejak dahulu," ungkap Din Syamsuddin.
BACA JUGA: 5 Manfaat Makan Kurma untuk Kesehatan, Bikin Jantung Sehat dan Mencegah Diabetes
Oleh sebab itu, Din Syamsuddin menyarankan kepada umat tetap meneruskan tradisi buka puasa bersama yang bisa meningkatkan silaturahmi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
