GenPI.co 
GenPI.co - TikToker bernama Bima yang tengah viral lantaran mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung terkait pembangunan sarana dan prasarana publik menjadi sorotan banyak pihak.
Pengamat media sosial Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto menilai hal tersebut adalah wajar di era demokrasi digital.
"Era demokrasi digital berbasis media sosial itu 'kan memiliki karakter partisipatoris, sehingga yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif kewargaan terhadap jalannya pemerintahaan," ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (20/4/2023).
BACA JUGA: TikToker Bima Kritik Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi Minta Bukti
Bambang menyebut bentuk partisipasi tersebut antara lain melalui pengawasan hingga melakukan protes digital dengan memanfaatkan media sosial.
"Justru aksi protes di era demokrasi digital melalui media sosial itu perlu terus dikampanyekan. Tujuannya agar terjadi pengawasan yang aktif terhadap kinerja pemerintahan daerah," jelasnya.
BACA JUGA: Polisikan TikToker Bima, Ghinda Ngaku Tidak Disuruh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
Menurut dia, tanpa ada pengawasan yang aktif dari publik melalui saran dan kritik, bisa dipastikan tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan berpeluang timbulnya praktik kecurangan.
Selain itu, lanjut Bambang, era demokrasi digital membuat setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan yang timpang, asalkan bukan ujaran kebencian.
BACA JUGA: TikToker Bima Kritik Lampung, Ayahnya Dimarahi Gubernur Arinal Djunaidi
"Artinya, para pejabat publik di daerah sejatinya harus berani legowo untuk bisa menerima berbagai kritikan dan bukan justru antikritik. Bagi para pejabat daerah hendaknya tidak terlalu alergi dengan kritikan publik terutama para warganet," ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
