GenPI.co 
GenPI.co - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sepertinya akan menjalankan kebijakan penghapusan honorer atau tenaga non-ASN yang mulai berlaku 28 November 2023.
Meski pun pemerintah memastikan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal terhadap honorer, tetapi belum juga ada kepastian langkah yang akan terapkan oleh kementerian terkait, alasannya saat ini masih digodok rumusan win-win solution.
Merespons belum ada jalan keluar dan keresahan para honorer, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun buka suara soal kebijakan penghapusan honorer tersebut.
BACA JUGA: Wali Kota Jambi Minta Honorer Tak Lulus Seleksi PPPK 2022 Ikut Tes Lagi: Jangan Sampai Tidak
Hal itu diungkapkan Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, pekan lalu.
Eri Cahyadi menegaskan, bahwa perjuangannya saat ini adalah untuk mempertahankan honorer alias tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat.
BACA JUGA: Nasib PPPK Terancam Jadi Pengangguran, Faktanya Mengejutkan
"Seluruh pegawai non-ASN di seluruh Indonesia akan dihapus dan sudah tidak boleh lagi, mereka harus ikut pihak ketiga. Di situlah saya sampaikan ke kementerian, saya tidak akan melepas saudara-saudara saya," kata Eri Cahyadi.
Selain itu, menurut Eri Cahyadi bahwa perjuangannya hingga ke tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang disampaikan pada momen halal bihalal secara virtual bersama seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, Kamis (27/4/2023).
BACA JUGA: 5 Manfaat Keluarkan Cairan Sendiri Setelah Menikah, Nomor 3 Jadi Dambaan
Menurut Eri Cahyadi, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tenaga honorer atau Non-ASN harus sudah dihapus per tanggal 28 November 2023.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
