RUU Kesehatan Disahkan, PKS Lombok Tengah: Berpihak ke Pemilik Modal

GenPI.co - Ketua Dewan Etik DPD PKS Lombok Tengah Haji Ahmad Supli mengkriti RUU Kesehatan yang sudah disahkan DPR.

"Undang-udang itu tidak berpihak kepada masyarakat luas," kata Supli kepada GenPI.co NTB, Rabu (12/7).

Anggota DPRD Lombok Tengah itu menilai RUU Kesehatan lebih berpihak kepada pemilik modal.

BACA JUGA:  Elektabilitas Anies Baswedan Rendah, PKS Lombok Tengah: Lebih Tinggi dari Ganjar dan Prabowo

Di khawatir tenaga kerja kesehatan asing akan membeludak di Indonesia sehingga mengurangi kesempatan tenaga lokal.

Supli menjelaskan organisasi tenaga kesehatan telah mendatangi PKS untuk meminta agar RUU Kesehatan tidak disahkan.

BACA JUGA:  Rumor Koalisi Golkar-PAN, PKS NTB Anggap Bagus bagi Demokrasi

Pihaknya pun sependapat bahwa RUU Kesehatan tidak seharusnya disahkan. Salah satu alasannya ialah tidak ada pengaturan alokasi wajib anggaran kesehatan.

Menurut PKS, hal itu merupakan kemunduran bagi usaha menjaga kesehatan masyarakat.

BACA JUGA:  PKS Cuek Jika Demokrat Tinggalkan Anies Baswedan demi PDIP

PKS juga berpendapat penyusunan RUU Kesehatan merupakan bentuk preseden yang buruk bagi proses legislasi ke depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News