Pengamat Anggap Persaingan Kursi Penjabat Gubernur NTB Tidak Sehat

GenPI.co - Penjaringan calon penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dimulai. Sejumlah figur bermuculan untuk bersaing merebut kursi Pj gubernur.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai penentuan Pj gubernur merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menganggap ada rivalitas yang kemudian muncul dari penjaringan Pj gubernur.

BACA JUGA:  Aktivis NTB Fihiruddin Divonis Bebas, Kuasa Hukum: Pelajaran Bagi Penguasa

"Kami menilai ini tidak baik dalam konteks memberikan pembelajaran kepada publik," kata dia kepada GenPI.co NTB, Kamis (27/7).

Pria yang karib disapa Didu itu menjelaskan ada gerakan yang terkesan menjadi ajang show of force dan seperti berusaha menekan.

BACA JUGA:  PKB NTB Persilakan Cak Imin ke PDIP, Harus Cawapres Ganjar Pranowo

"Padahal, itu domain pemerintah pusat untuk menentukan Pj gubernur," ujar Didu.

Rivalitas yang muncul tersebut membuat kemunculan pembelahan di tengah masyarakat.

BACA JUGA:  2 Komisioner Bawaslu NTB Ditetapkan, Kualitasnya Sudah Teruji

"Ini rentan dipolitisasi menjadi kepentingan personal atau kelompok tertentu," jelas Didu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News