GenPI.co 
Untuk jadi pemimpin redaksi harus mendapat rekomendasi PWI. Pun status keanggotaannya harus level tertentu.
Sayangnya, waktu itu, ada persyaratan tambahan. Tidak tertulis tetapi terucapkan.
Mengucapkannya pun tidak jelas, tetapi harus didengar baik-baik: rekomendasi baru keluar kalau calon pemimpin redaksi tersebut, sssttttt...., pro-Golkar.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Pantai Melayu
Dulu ketika Dewan Kehormatan PWI bisa menindak wartawan, buntutnya bisa panjang: si wartawan bisa kehilangan pekerjaan.
Itu berubah total sejak reformasi 1998. PWI bukan lagi satu-satunya organisasi wartawan.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Otobahn Rempang
Untuk menerbitkan koran juga tidak perlu lagi izin, apalagi sekadar rekomendasi. Ibarat polisi, PWI tidak punya senjata lagi.
Kini pun dewan kehormatan masih bisa menindak wartawan, tetapi tidak membawa dampak apa-apa. Wartawan bisa kehilangan pekerjaan hari itu, tetapi besoknya sudah bisa bekerja di media yang lain lagi.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Terowongan Kembar
"Bahkan bisa bikin medianya sendiri," ujar seorang wartawan peserta seminar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
