GenPI.co 
GenPI.co - Heboh usulan masa kontrak PPPK tergantung periode jabatan kepala daerah akhirnya mendapatkan penolakan keras dari honorer maupun ASN PPPK.
Pasalnya, usulan yang muncul tersebut dinilai janggal dan memicu konflik baru.
Hal tersebut diungkapkan Dewan Pembina Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono kepada JPNN.com, Minggu (29/10/2023).
BACA JUGA: Sistem Kontrak PPPK Meresahkan, PP Turunan UU ASN Bisa Jadi Solusi
Raden Sutopo Yuwono mengaku heran dengan munculnya masa kontrak PPPK mengikuti periode jabatan kepala daerah.
"Itu sama saja dengan membenarkan adanya politisasi ASN," kata Raden Sutopo Yuwono.
BACA JUGA: Khasiat Makan Singkong Tak Bisa Disepelekan, Ternyata Dahsyat untuk Kesehatan
Menurut Raden Sutopo Yuwono, dirinya tidak habis pikir, mengapa sampai ada ide seperti itu.
"Seharusnya para kepala daerah paham aturan, bahwa ASN PNS maupun PPPK, TNI dan Polri harus netral," jelas Raden Sutopo Yuwono.
BACA JUGA: 4 Khasiat Melakukan Hubungan Lewat Mulut Ternyata Dahsyat, Sensasinya Wow
Pasalnya, jika masa kontraknya tergantung kepada kepala daerah, PPPK tidak bisa pensiun di usianya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
