GenPI.co 
Anggota Fraksi Partai Golkar itu pun menegaskan, untuk menyelesaikan setiap masalah honorer, butuh komitmen dari pemerintah.
Muhamad Nur Purnamasidi menilai, Menteri Nadiem Makarim selama ini sudah cukup repot dalam upaya penyelesaikan masalah guru honorer.
"Repotnya harus ditambah lagi," jelas Muhamad Nur Purnamasidi.
BACA JUGA: Nasib Guru P1 Mulai Terang, Semoga Diangkat PPPK dan Lulus Tes PPG
Saat raker Menteri Nadiem Makarim dan Komisi X DPR RI tersebut, sejumlah wakil rakyat menyampaikan sejumlah persoalan, yakni:
1. Masih ada honorer jadi guru PPPK belum gajian.
2. Peluang guru swasta jadi PPPK sangat terbatas.
BACA JUGA: DPD RI Blak-blakan Soroti Nasib Honorer, Perjuangkan Agar Diangkat Jadi PPPK
3. Guru honorer sudah lolos sertifikasi, gagal seleksi PPPK. Sebaliknya, yaknu tidak lolos sertifikasi, justri lolos seleksi PPPK.
4. Usulan formasi terhambat syarat belanja pegawai dan usulan pemerintah daerah.
5. Honorer telanjur diberhentikan.
BACA JUGA: 4 Khasiat Rambut Jagung Ternyata Dahsyat untuk Kesehatan, Jangan Dibuang
6. Jumlah honorer naik turun.
7. BPKP belum punya anggaran audit honorer. (JPNN/GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
