GenPI.co 
GenPI.co - Menjelang pelantikan Presiden 2019, Polda Metro Jaya berunjuk rasa mulai Selasa (15/10). Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Purnama mengatakan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi.
Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian Republik Indonesia.
BACA JUGA: Andika Perkasa: Jelang Pelantikan Presiden Situasi Aman
"Kalau ada pihak yang mau demo, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Irjen Pol Gatot usai rapat koordinasi antara pimpinan DPR, Kodam Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Senin (14/10).
Menurut Gatot, adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa soal Perppu KPK, dipastikan berlangsung tanpa izin (ilegal).
"Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasanya ilegal. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitaran gedung DPR/MPR ini," imbuhnya.
BACA JUGA: Jelang Pelantikan Presiden Jokowi, Keamanan Bakal Dua Kali Lipat
Seperti diketahui pelantikan presiden 2019 pada tanggal 20 Oktober di Gedung DPR/MPR. Beberapa tamu undangan pejabat negara dan negara tetangga bakal menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
