Horee... Ini Jabatan PNS yang Tak Kena Perampingan Birokrasi

Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (Foto: jpnn)
Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (Foto: jpnn)

GenPI.co - Kebijakan perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah, untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo yang menargetkan tuntas tahun ini.

"Sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik," jelas Menteri Tjahjo di Jakarta, Kamis (16/1).

Tjahjo menjelaskan, bahwa akselerasi penyederhanaan birokrasi akan dilakukan lima tahap. 

Tahap pertama nantinya akan dilakukan identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. 

Lalu pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.

Tahap ketiga, pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. 
Selanjutnya, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. 


Dan terakhir penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.


Redaktur : Tommy Ardyan

RELATED NEWS