GenPI.co 
GenPI.co - Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) Riyanto Agung Subekti menanggapi hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 20 Januari 2020.
BACA JUGA: Jet Tempur Rafale Prancis Gahar Banget, Ini Kata Menhan Prabowo
Menurut Agung, dalam poin kedua kesepakatan hasil raker berbunyi, "Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian kedepannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawal seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya."
BACA JUGA: 5 Kapal Fregat Terbaik di Dunia, Nomor 2 Dibeli Menhan Prabowo
Menurut Agung, hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif itu sangat mengecewakan. Karena seluruh honorer merasa dipermainkan pemerintah.
"Pemerintah sudah abai terhadap ratusan ribu tenaga honorer. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi juga sudah ingkar janji," kata Itong kepada JPNN.com, Rabu (22/1).
BACA JUGA: Selat Hormuz Memanas, Korea Selatan Kerahkan Satuan Anti-Pembajak
Agung lantas menyarankan pemerintah membuka kembali jejak digital saat kampanye Pilpres 2014, dan hasil kesepakatan DPR RI dengan MenPAN-RB pada 15 September 2015.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Itong Menilai Pemerintah Mempermainkan Honorer K2
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
