Duh, Ternyata Warga Jakarta Kurang Bahagia 

Ketiga, Kabupaten Badung juga sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh segmen non Komersial, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 5,3 triliun (84 perssn dari APBD). 

Sementara kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD, masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran.

BACA JUGA: Duh, Pemprov DKI Akui Ada Kesalahan Proyek Revitalisasi Monas

Selanjutnya, dengan karakteristik keberagaman etnis suku bangsa yang hampir sama dengan DKI Jakarta, Kabupaten Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi yaitu 80,24, sementara DKI Jakarta hanya di angka 71,3.

Adapun catatan kelima hasil kunker PDIP tersebut, berisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis karena dibandingkan dengan Pemerintahan setingkat Kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya.

"Harusnya Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tahun 2021 yang baru saja disusun tanggal 29 Januari 2020, lebih berpihak kepada rakyat Jakarta yang masih kategori pra sejahtera," tandasnya.

Contoh program konkrit yang nyata menyentuh kebutuhan masyarakat pra sejahtera, tambah Gembong, adalah "bedah rumah" yang bisa disubsidi oleh Pemprov sehingga tidak ada lagi kita temukan rumah tidak layak huni di DKI Jakarta.

"Program ini dapat disandingkan dengan program 'community development' sehingga lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta," ucap Gembong. (ant)

Video populer saat ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News