Pajak Tunggakan TMII Telah Dibayarkan, Plang Tulisan Dilepas

Petugas pajak melakukan pencopotan plang tunggakan pajak TMII yang telah selesai di bayar. Selasa (4/12/2018)
Petugas pajak melakukan pencopotan plang tunggakan pajak TMII yang telah selesai di bayar. Selasa (4/12/2018)

Setelah sempat terancam dilaporkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tunggakan senilai Rp 1,9 miliar tersebut tak kunjung dilunasi, Managemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akhirnya membayar tunggakan pajak ke Kantor Pajak.

Pajak yang telah dibayarkan oleh pihak TMII tersebut sejumlah Rp. 1,56 miliar sehingga dengan pembayaran, pihak TMII meminta kepada Sudin Pajak untuk mencopot plang tunggakan yang terpasang di beberapa wahana TMII pada Rabu (21/10/2018) lalu.

Dilansir dari sumber beberapa media,Sabtu (08/12) Direktur Umum Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Taufik Sukasah mengatakan pihaknya tidak ada maksud untuk melakukan penundaan pembayaran pajak.

Namun persoalan yang ada bukan karena TMII tidak ingin membayar pajak, namun proses pembayaran pajak masih dalam tahapan-tahapan yang cukup panjang. 

Sedangkan perwakilan dari Sekretariat Negara (Setneg), Masruh menyampaikan proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak TMII memang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, setelah pihak Pemkot Jaktim melakukan pemasangan plang penunggakan pajak.

Sebelumnya, Badan Pengelola Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menolak membayar tunggakan pajak sebesar Rp 1,9 miliar. Alasannya, lahan TMII merupakan tanah milik pemerintah pusat Sekretariat Negara (Sekneg).

Manajer Informasi Badan Pengelola Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Dwi Windyarto mengatakan pembayaran pajak di TMII bukan menjadi kewenangan pengelola TMII, melainkan Sekretariat Negara (Sekneg).

Dwi menjelaskan, pada 24 Oktober lalu Pemkot Jakarta Timur menempelkan stiker penunggakan pajak di 3 wahana TMII. Ketiga wahana itu adalah Snowbay, Kereta Gantung Skylift dan Desa Wisata dengan total tunggakan lebih dari Rp 1,9 miliar.

Lahan TMII merupakan lahan milik pemerintah yang dikelola oleh Sekneg. Sehingga, pengelola TMII tidak bisa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara sepihak tanpa arahan Sekneg.

Redaktur: Landy Primasiwi



RELATED NEWS

KULINER

My Trip Story

Oleh:
Anggi Agustiani
Reporter