GenPI.co 
PADANG – Peningkatan sektor pariwisata Sumatera Barat, tidak luput dari pantauan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Dukungan selalu diberikan. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Dukungan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Regional I Area II di Provinsi Sumbar di Rocky Hotel, Padang, Rabu (13/2).
Rakor dihadiri 50 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Sumbar, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Asosiasi dan Industri serta Pokdarwis Pariwisata se-Sumbar.
Narasumber yang dihadirkan antara lain Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I Lokot Ahmad Enda, Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dispar Sumbar Doni Hendra, Kepala Subbidang Sertifikasi Kompetensi Asdep SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemal Akbar Halikal, Tim Percepatan Pengembangan Wisata Sejarah, Religi, Tradisi dan Seni Budaya Kemenpar Ary Hartanto, dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kemenpar Dyah Septiana Isnaryati.
Lokot Ahmad Enda mengatakan, tujuan rakor ini untuk mensinergikan Program Kerja antara Kemenpar dengan Pemerintah Daerah. Khususnya dalam pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Sumbar tahun 2019.
"Selain itu, untuk memetakan fokus pengembangan 3A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus membahas rencana alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata Tahun 2019 di Sumatera Barat," ujar Lokot.
Lokot menjelaskan, tuntutan wisatawan makin ke depannya adalah wisata yang mudah, murah, cepat dan memuaskan. Sehingga, wisatawan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata di daerah.
"Karena itu kita harus sadar pentingnya pelayanan service excellent dalam melayani wisatawan. Destinasi yang bagus adalah destinasi yang lengkap mulai dari atraksi alam, budaya dan buatan," bebernya.
Lokot menyebutkan, ada 4 hal pokok yang harus dipahami oleh pengelola sebuah destinasi wisata. Pertama, harus jelas siapa yang mengelola dan bagaimana cara pengelolaannya. Kedua, memiliki nilai dampak ekonomi dari suatu pengelolaan sebuah destinasi wisata.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
