GenPI.co 
GenPI.co - Nomor induk pegawai (NIP) bagi sebagian besar honorer K2 yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil rekrutmen Februari 2019 tak kunjung terbit.
Akibatnya, puluhan ribu honorer yang lolos seleksi PPPK 2019 terancam tidak terima gaji bulan ini.
Hal ini mengingat sejumlah daerah sudah tidak memasukkan anggaran honorer K2 dalam APBD.
Tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK 2019, sudah diusulkan mendapatkan NIP sehingga gajinya masuk APBD untuk belanja pegawai.
Namun, pemberkasan yang sudah dilakukan sejak Desember 2020 baru sedikit yang tuntas dan keluar NIP-nya serta SK.
"Proses lambat begini karena BKN juga," kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih belum lama ini.
Dengan kejadian ini, lanjutnya, makin panjang proses pengangkatan PPPK, kian terabaikan juga nasib mereka.
Sejumlah daerah sudah tidak memasukkan nama honorer K2 yang sudah diusulkan NIP PPPK ke dalam alokasi anggaran APBD mulai Januari 2021.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
