GenPI.co 
"Jadi daerah-daerah merasa berat karena anggaran PPPK tidak semuanya ditanggung APBN. Tunjangan kinerja daerah serta lainnya itu tanggungan pemda," ungkap Ari.
Karena kekhawatiran ini, ujarnya, pemda saat ini baru mengusulkan 60 persen dari kebutuhan Kemendikbud yang mencapai satu juta guru PPPK.
Ari juga mengungkapkan, beberapa daerah malah tidak ingin mengusulkan kebutuhan guru PPPK. Lainnya, belum bisa mengusulkan karena pascapilkada.
"Ada juga yang memilih tidak mengusulkan karena pertimbangan anggaran. Belanja pegawainya sudah lebih dari 50 persen," ungkap Ari.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun angkat bicara.
"Kami berharap, makin banyak daerah yang mengusulkan kebutuhan formasi guru PPPK, agar target Kemendikbud menuntaskan masalah guru honorer bisa tercapai," kata Hetifah, politikus Fraksi Partai Golkar. (*/JPNN)
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
