GenPI.co 
"Kenapa minat pemda kurang? Itu karena pemerintah pusat terkesan melempar ke daerah yang enggan memanfaatkan kuota PPPK itu," ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini dalam pesan elektroniknya kepada JPNN.com, Sabtu (13/2/2021).
Pemda, katanya, masih tidak yakin jika semua beban gaji dan tunjangan guru PPPK akan dipenuhi pemerintah pusat.
Zainuddin Maliki menilai, pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK hanya bagus dari sisi kebijakan. Namun, tidak demikian dalam kenyataan, setidak-tidaknya sampai detik ini.
"Memang bagus dengarnya. Karena baru pertama dalam sejarah ada rekrutmen satu juta guru PPPK. Angka yang sangat besar," ucap Zainuddin Maliki.
Politikus PAN ini mengingatkan, agar pemerintah menunjukkan kesungguhannya untuk menangani masalah pendidikan.
Pasal 31 UUD 1945 amendemen menyebutkan, (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Jika saja amanah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk menyediakan anggaran 20 persen dari APBN diwujudkan dengan penuh kesungguhan, berarti tersedia dana tidak kurang dari Rp 500 triliun.
"Kalau dana sebesar itu benar-benar dialokasikan untuk pendidikan, pemerintah bukan hanya akan mampu memberi gaji yang layak kepada seluruh guru honorer di Indonesia."
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
