GenPI.co 
Namun, dia menilai program ini belum pantas direalisasikan saat ini hingga beberapa tahun mendatang.
Sebab, gaji guru dan tenaga kependidikan honorer saja banyak yang Rp 400 ribu ke bawah.
Para guru honorer berharap bisa meningkat statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Kemendikbud seharusnya memberi solusi serta jalan tengah terbaik terhadap aspirasi GTKHNK 35 . Bukan memaksakan regulasi karena memiliki power," kritik Sigid.
Komisi X DPR-RI, ujarnya, sepakat dan mendorong Kemendikbud untuk segera mengafirmasi guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori khususnya usia 35 tahun ke atas.
Skema yang digunakan adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN), bukan seleksi lagi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian GTKHNK 35 .
Mengenai pernyataan Kemendikbud bahwa tanpa tes itu melanggar undang-undang, lanjut Sigid, sebenarnya cukup dengan solusi tes administrasi dan arahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.
Ini agar kompetensi dan wawasan yang dimiliki tetap kekinian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
