GenPI.co 
GenPI.co – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan dukungannya terkait rencana penyesuaian iuran BPJS kesehatan. Pemprov Gorontalo siap jika nanti harus menanggulangi iuran bagi lebih kurang dua ratus ribu warga miskin dari yang sebelumnya Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per bulan.
“Ketika ditanya ke saya, saya mendukung (kenaikan iuran yang ikut ditanggung pemerintah), karena kesehatan itu urusan wajib pemerintah,” ujar Rusli Habibie saat mendampingi Direktur Utama BPJS Fahmi Idris Konfrensi Pers di Jakarta, Rabu (11/9).
Rusli menjelaskan, tanggungan kesehatan bagi warga miskin sudah dilakukannya sejak tahun 2008, saat ia menjabat Bupati Gorontalo Utara. Jauh sebelum ada aturan tentang BPJS Kesehatan. Kebijakan itu menular ke provinsi tahun 2012 saat ia menjabat sebagai gubernur.
BACA JUGA: Bea Cukai Gorontalo Musnahkan Ribuan Batang Rokok Ilegal
“Kami melahirkan Perda tentang Jamkesta. Ini sangat-sagat diperlukan oleh masyarakat,” ujar Rusli Habibie.
Gubernur Rusli mengaku harus memutar otak agar tanggungan Jamkesta bagi warganya bisa terakomodir dalam APBD 2020 nanti. Pasalnya saat ini pembahasan RAPBD 2020 sudah tahap finalisasi untuk ditetapkan DPRD.
Saat ini pemprov baru menganggarkan Rp 50,6 miliar untuk iuran sebesar Rp 23.000 per bulan per orang. Jika naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan maka ada selisih Rp 50,2 miliar yang harus dianggarkan ulang.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Fachmi Idris mengapresiasi langkah Gubernur Gorontalo yang pro aktif menemui dirinya terkait dengan rencana kenaikan iuran tersebut. Ia menjelaskan rencana tersebut sedang berproses dan sudah puluhan kali dibahas dalam rapat tingkat menteri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
