GenPI.co 
GenPI.co - Penerapan memblokir International Mobile Equipment Identity (IMEI) dikabarkan sudah ditandatangi oelh tiga kementerian pada 17 Agustus kemarin. Rencana pemberlakuan pemblokiran IMEI ilegal ini akan diberlakukan pada Februari 2020.
Namun hingga kini berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) penandatangan perihal tersebut masih menunggu jadwal dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
Kominfo sudah memiliki draft regulasi untuk mekanisme pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) berbasis IMEI yang rencananya akan diterapkan di Indonesia. Melalui konsultasi publik yang dilakukan pada 2 – 6 Agustus lalu, Kominfo sudah merancang perturan menteri soal pembatasan akses layanan telekomunikasi ponsel.
BACA JUGA: Berantas Ponsel Ilegal, Apa Kabar Aturan IMEI?
“RPM disusun dalam rangka melindungi masyarakat dari penggunaan alat dan/ atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, mencegah dan mengurangi peredaran alat dan/ atau perangkat telekomunikasi ilegal yang masuk,” tulis Kominfo.
Regulasi dimaksud antara lain mengatur Sistem Basis Data IMEI Nasional, yakni sistem dan layanan yang mengolah data IMEI dari Sistem Informasi IMEI Nasional (SIINAS) dan data dump dari penyelenggara (operator telekomunikasi) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
